Selasa, 04 Juni 2013

TAHU DIRI...

Segala puji bagi Allah S.W.T atas rahmat dan kasih sayang-Nya memberikan ruang dan peluang untuk mendapatkan ilmu di dunia. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad S.A.W serta para sahabat.

Sesungguhnya malu merupakan sifat utama yang dapat menjauhkan manusia daripada perbuatan rendah akhlak, rendah moral keilmuannya dan mencegahnya dari keruntuhan moral dan bergelumang dengan dosa. Sebagaimana malu juga merupakan faktor pendorong utama pada perbuatan mulia.

Kesan yang paling besar hilang malu ialah ketika ada yang tidak memiliki dasar keilmuan lalu mengaku memiliki ilmu tersebut sampai-sampai disebut dengan P E N G A M A T dan hal ini banyak di sekitar kita muncul di media masa dan mengaku pengamat dadakan yang pada akhirnya memalukan diri sendiri.........
 

BATASAN MALU

Istilah al-hayaa’u (malu) berasal dari perkataan al-hayaatu (hidup).  malu iaitu disebut sebagai kehidupan dunia dan akhirat. Oleh itu, mereka yang tidak mempunyai sifat malu dianggap mati didunia dan akan menderita di akhirat.

Ini kerana, malu adalah merupakan kunci kepada kebaikan: Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kita Al-ADAB, sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:“ malu itu hanya mendatangkan kebaikan “

Malu merupakan asas yang kuat untuk membentuk iman yang utuh. Allah s.w.t mengkhususkan sifat malu ini kepada manusia agar mereka terhindar dari keburukan dan kehinaan agar mereka tidak sama seperti binatang yang menerkam segala yang diingininya tanpa rasa malu.

2 Jenis Sifat Malu

- Malu Jibiliyyun, iaitu malu yang bersifat semulajadi. Contoh malu yang bersifat fitrah ini ialah malu untuk telanjang. (Nabi Adam dan Siti Hawa a.s pada awal lagi mereka malu untuk mendedahkan aurat masing-masing lantas apabila terdedah cepat-cepat mereka tutup dengan daun anggota tertentu.)

- Malu Kasabiyyun, iaitu malu yang diusahakan. Pada asalnya malu bukanlah bersifat diusahakan namun untuk menyempurnakannya ia boleh diusahakan. Contohnyahasil usaha dan kajian yang membentuk sifat makrifatullah, iaitu menjadikan seseorang itu malu kerana takut akan keesaan Allah s.w.t. Malu imani ini dapat mencegah seseorang itu daripada membuat dosa.


Diantara Kebaikan Sifat Malu Ialah:

- mencegah keburukan dan sebarang perbuatan dan pertuturan yang mendatangkan fitnah.

- Memelihara diri dari melakukan kemungkaran dengan memastikan diri sentiasa terhidar dari aktiviti yang tidak sihat serta bahan-bahan bacaan serta hiburan yang boleh merosakkan akidah.

- Menjadikan diri istiqamah dalam membuat kebaikan.

- Menjadikan diri sebagai anak yang baik serta masyarakat yang bertanggungjawab.

Diantara Keburukan Sifat Malu Ialah:

- Malu kepada manusia melebihi malu kepada Allah s.w.t contohnya: ketika berseorangan abaikan solat kerana tidak malu kepada yang maha melihat dan ketika bersama kawan mula timbul perasaan malu untuk menunaikan solat.

- Malu yang tidak kena pada tempatnya, contohnya malu untuk bertanya arah sesuatu perjalanan yang menyebabkan sesat jalan.

- Malu dengan kekurangan diri dan tidak bersyukur. Menjadikan diri rendah diri dan tidak bersyukur dengan nikmat ujian Allah s.w.t.

Perkembangan Teori Sosiologi

-->Sambungan Bab 2

1. Plato (429-347 SM.)Seorang Filosof Romawi.
Plato bermaksud merumuskan suatu teori tentang bentuk
negara yang dicita-citakan, yang organisasinya didasarkan
pada pengamatan kritis terhadap sistem-sistem sosial yang
ada pada zamannya.
Plato menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya
merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu
masyarakat akan mengalami kegoncangan, sebagaimana
halnya manusia perorangan yang terganggu keseimbangan
jiwanya yang terdiri dari tiga unsur pengendali, sehingga
suatu negara seyogyanya juga merupakan refleksi dari
ketiga unsur yang berimbang atau serasi tadi.
Dengan jalan menganalisis lembaga-lembaga di dalam
masyarakat, maka Plato berhasil menunjukkan hubungan
fungsional antara lembaga-lembaga tersebut yang pada
hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh.
Dengan demikian maka Plato berhasil merumuskan suatu
teori organis tentang masyarakat, yang mencakup bidangbidang
kehidupan ekonomis dan sosial. Suatu unsur yang
menyebabkan masyarakat berdinamika adalah adanya
sistem hukum yang identik dengan moral, oleh karena
didasarkan pada keadilan.

2. Aristoteles(384-322 SM.)
Di dalam bukunya Politics, Aristoteles mengadakan suatu
analisis mendalam terhadap lembaga-lembaga politik dalam
masyarakat. Pengertian politik digunakannya dalam arti
luas mencakup juga berbagai masalah ekonomi dan sosial.
Sebagaimana halnya dengan Plato, perhatian aristoteles
terhadap biologi telah menyebabkannya mengadakan suatu
analogi antara masyarakat dengan organismebiologis
manusia. Disamping itu Aristoteles menggarisbawahi
kenyataan bahwa basis masyarakat adalah moral (etika
dalam arti sempit)

3 Ibn Khaldun(1332 1406)
Seorang ahli filsafat Arab.
Mengemukakan beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan
kejadian-kejadian sosial dan peristiwa-peristiwa dalam
sejarah. Prinsip-prinsip yang sama akan dapat dijumpai, bila
ingin mengadakan analisis terhadap timbul dan
tenggelamnya negara-negara. Gejala-gejala yang sama akan
terlihat pada kehidupan masyarakat-masyarakat
pengembara, dengan segala kekuatan dan kelemahankelemahannya.
Faktor yang menyebabkan bersatunya
manusia di dalam suku-suku clan, negara, dan sebagainya,
adalah rasa solidaritas. Faktor itulah yang menyebabkan
adanya ikatan dan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan
bersama antara manusia.

4 Zaman Reanissance (1200-1600)
Thomas More dan Campanella.
Sangat terpengaruh oleh gagasan-gagasan terhadap
adanya masyarakat yang ideal.
N. Machiavelli (bukunya Il Principe)
Menganalisis bagaimana mempertahankan kekuasaan.
Untuk pertamakalinya politik dipisahkan dari moral,
sehingga terjadi suatu pendekatan yang mekanis terhadap
masyarakat. Pengaruh ajaran Machiavelli antara lain, suatu
ajaran, bahwa teori-teori politik dan sosial memusatkan
perhatian mekanisme pemerintahan.

5 Hobbes(1588-1679)
Tulisannya berjudul The Leviathan.
Inti ajarannya diilhami oleh hukum alam, fisika dan
matematika. Dia beranggapan bahwa dalam keadaan
alamiah, kehidupan manusia didasarkan pada keinginankeinginan
yang mekanis, sehingga manusia selalu berkelahi.
Akan tetapi mereka mempunyai pikiran bahwa hidup damai
dan tenteram adalah jauh lebih baik. Keadaan semacam itu
baru dapat tercapai apabila mereka mengadakan suatu
perjanjian atau kontrak dengan pihak-pihak yang
mempunyai wewenang, pihak mana akan dapat
memeliharaketenteraman. Supaya keadaan damai tadi
terpelihara, maka orang-orang harus sepenuhnya mematuhi
pihak yang mempunyai wewenang tadi. Dalam keadaan
demikianlah masyarakat dapat berfungsi sebagaimana
mestinya.

6 John Locke(1632-1704)
Manusia pada dasarnya mempunyai hak-hak asasi yang
berupa hak untuk hidup, kebebasan dan hak atas harta
benda. Kontrak antara warga masyarakat dengan pihak yang
mempunyai wewenang sifatnya atas dasar faktor pamrih.
Bila pihak yang mempunyai wewenang tadi gagal untuk
memenuhi syarat-syarat kontrak, maka warga-warga
masyarakat berhak untuk memilih pihak lain.

7 J.J. Rousseau(1712-1778)
Kontrak antara pemerintah dengan yang diperintah,
menyebabkan tumbuhnya kolektivitas yang mempunyai
keinginan-keinginan sendiri, yaitu keinginan umum.
Keinginan umum tadi berbeda dengan keinginan masingmasing
individu.

8 Saint Simon(1760-1825)
Manusia hendaknya dipejalajari dalam kehidupan berkelompok.
Dalam bukunya Memoirs sur la Science de I’home, dia
menyatakan bahwa ilmu politik merupakan suatu ilmu
positif. Artinya, masalah-masalah dalam ilmu politik
hendaknya dianalisis dengan metode-metode yang lazim
dipakai terhadap gejala-gejala lain. Dia memikirkan sejarah
sebagai suatu fisika sosial. Fisiologi sangat mempengaruhi
ajaran-ajarannya mengenai masyarakat. Masyarakat
bukanlah semata-mata merupakan suatu kumpulan dari
orang-orang belaka yang tindakan-tindakannya tidak
mempunyai sebab, kecuali kemauan masing-masing.
Kumpulan tersebut hidup karena didorong oleh organorgani
tertentu yang menggerakan manusia untuk
melakukan fungsi-fungsi tersebut.

9 Auguste Comte(1798-1853)
Auguste Comte yang pertama-tama mempergunakan istilah
“sosiologi” adalah orang pertama yang membedakan antara
ruang lingkup dan isi sosiologi dari ruang lingkup dan isi
ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.
- Bapak Sosiologi, anggapannya sosiologi terdiri dari dua
bagian pokok, yaitu social statistics dan social
dynamics.
- Sebagai social statistics sosiologi merupakan sebuah
ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara
lembaga-lembaga kemasyarakatan.
- Social dynamics meneropong bagaimana lembagalembaga
tersebut berkembang dan mengalami
perkembangan sepanjang masa.
- Tiga tahap perkembangan pikiran manusia
1. tahap teologis, ialah tingkat pemikiran manusia
bahwa semua benda di dunia ini mempunyai jiwa
dan itu disebabkan oleh sesuatu kekuatan yang
berada di atas manusia.
2. tahap metafisis, pada tahap ini manusia masih
percaya bahwa gejala-gejala di dunia ini
disebabkan oleh kekuatan-kekuatan yang berada di
atas manusia.
3. tahap positif, merupakan tahap di mana manusia
telah sanggup untuk berpikir secara ilmiah. Pada
tahap ini berkembanglah ilmu pengetahuan.

Mazhab Geografi dan Lingkungan
10 Edward Buckle(1821-1862)
Karyanya Historyof Civilization in England
Buckle meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya tentang
pengaruh keadaan alam terhadap masyarakat. Di salam
analisisnya, dia telah menemukan beberapaketeraturan
hubungan antara keadaan alam dengan tingkah laku
manusia. Misalnya, terjadinya bunuh diri adalah sebagai
akibat rendahnya penghasilan, dan tinggi rendahnya
pengahsilan tergantung keadaan alam. Taraf kemakmuran
suatu masyarakat juga sangat tergantung pada keadaan alam
di mana masyarakat hidup.

11 Le Play(1806-1888)
Dia menganalisis keluarga sebagai unit sosial yang
fundamental dari masyarakat. Organisasi keluarga di
tentukan oleh cara-cara mempertahankan kehidupannya
yaitu cara mereka bermata pencaharian. Hal ini sangat
tergantung pada lingkungan yimbal balik antara faktorfaktor
tempat, pekerjaan dan manusia (atau masyarakat).
Atas dasar faktor-faktor tersebut, maka dapatlah
diketemukan unsur-unsur yang menjadi dasar adanya
kelompok-kelompok yang lebih besar, yang memerlukan
analisis terhadap semua lembaga-lembaga politik dan sosial
suatu masyarakat.

12 E. Huntington Karyannya (tahun 1915) Civilization and climate,
menguraikan bahwa mentalitas manusia di tentukan oleh
faktor iklim.

Mazhab Organis dan Evolusioner
13 Herbert Spencer(1820-1903)
Suatu organisme akan bertambah sempurna apabila
bertambah kompleks dan dengan adanya diferensiasi antara
bagian-bagiannya. Hal ini berarti adanya fungsi yang lebih
matang antar bagian-bagiannya. Hal ini berarti adanya
organisasi fungsi yang lebih matang antara bagian-bagian
organisme tersebut, dan integrasi yang lebih sempurna pula.
Secara Evolusioner, maka tahap organisme tersebut akan
semakin sempurna sifatnya. Dengan demikian maka
organisme tersebut ada kriterianya yakni kompleksitas,
diferensiasi, dan integrasi. Kriteria mana akan dapat
diterapkan dalam masyarakat. Evaluasi sosial dan
perkembangan sosial pada dasarnya berarti bertambahnya
diferensiasi dan integrasi, peningkatan pembagian kerja,
dan suatu transisi dari keadaan homogen ke keadaan yang
heterogen.

14 W.G. Summer(1840-1910)
Salah satu karyanya Folkways.
Folkways dimaksudkan dengan kebiasaan-kebiasaan sosial
yang timbul secara tidak sadar dalam masyarakat,
kebiasaan-kebiasaan mana menjadi bagian dari tradisi.
Hampir semua aturan-aturan kehidupan sosial, upacarasopan-
santun, kesusilaan, dan sebagainya, termasuk dalam
Folkways tersebut. Aturan-aturan tersebut merupakan
kaidah-kaidah kelompok yang masing-masing mempunyai
tingkat atau derajat kekuatan yang berbeda-beda. Apabila
kaidah-kaidah tadi dianggap sedemikian pentingnya, maka
kaidah-kaidah tadi dinamakan tata kelakuan (mores).
Kaidah-kaidah tersebut tidaklah menjadi bagian dari suatu
masyarakat secara menyeluruh, dan oleh karena itu summer
membedakan antara kelompok sendiri (in-gropus) dengan
kelompok luar (out-groups). Pembedaan ini ditujukan untuk
dapat memberikan petunjuk bahwa ada orang-orang yang
diterima dalam suatu kelompok dan ada pula yang tidak.
Pembedaan tersebut menimbulkan pelbagai macam
antagonisme, pertentangan serta pertikaian.

15 Emile Durkheim(1855-1917)
Karyanya Division of labor dapat digolongkan dalam
Mazhab ini.
Menurutnya unsur baku dalam masyarakat adalah
faktor solidaritas. Dia membedakan antara masyarakatmasyarakat
yang bercirikan faktor solidaritas mekanis
dengan yang memiliki solidaritas organis. Pada
masyarakat-masyarakat dengan solidaritas mekanis,
warga masyarakat belum mempunyai diferensiasi dan
pembagian kerja. Warga masyarakat mempunyai
kepentingan bersama dan kesadaran yang sama pula.
Masyarakat dengan solidaritas organis telah mempunyai
pembagian kerja yang ditandai dengan derajat spesialisasi
tertentu.

16 Ferdinad Tonnies(1855-1936)
Bagaimana warga suatu kelompok mengadakan hubungan
dengan sesamanya.
Dasar hubungan tersebut disatu pihak adalah faktor
perasaan, simpati pribadi dan kepentingan bersama. Di
pihak lain dasarnya adalah kepentingan-kepentingan
rasional dan ikatan-ikatan yang tidak permanen sifatnya.
Bentuk-bentuk sosial yang pertama dinamakannya
paguyuban (gemeinschaft), sedangkan yang kedua adalah
patembayan (gesellschaft).

Mazhab Formal
17 Georg Simmel(1858-1918)
Elemen-elemen masyarakat mencapai kesatuan melalui
bentuk-bentuk yang mengatur hubungan antara elemenelemen
tersebut.
Pelbagai lembaga di dalam masyarakat terwujud dalam
bentuk superioritas, subordinasi dan konflik. Semua
hubungan-hubungan sosial, keluarga, agama, peperangan,
perdagangan, kelas-kelas dapat diberi karakteristik menurut
salah satu bentuk diatas atau ketiga-ketiganya.
Menurutnya, seseorang menjadi warga masyarakat untuk
mengalami proses individualisasi dan sosialisasi. Tanpa
menjadi warga masyarakat tak akan mungkin seseorang
mengalami proses interaksi antara individu dengan
kelompok. Dengan perkataan lain, apa yang memungkinkan
masyarakat berproses adalah bahwa setiap orang
mempunyai peranan yang harus dijalankannya. Maka,
interaksi individu dengan kelompok hanya dapat dimengerti
dalam kerangka peranan yang dilakukan oleh individu.
18 Leopold von Wiese(1876-1961)
Sosiolohi harus memusatkan perhatian pada hubunganhubungan
manusia tanpa mengaitkannya dengan tujuantujuan
atau kaidah-kaidah. Sosiologi harus mulai dengan
pengamatan terhadap perilaku kongkrit tertentu. Ajarannya
bersifat empiris dan dia berusaha untuk mengadakan
kuantifikasi, terhadap proses-proses sosial yang terjadi.
Proses sosial merupakan hasil perkalian dari sikap dan
keadaan, yang masing-masing dapat diuraikan ke adalam
unsur-unsurnya secara sistematis.

19 Alfred Vierkandt(1867-1953)
Sosiologi menyoroti situasi-situasi mental. Situasi-situasi
tersebut tak dapat dianalisis secara tersendiri, akan tetapi
merupakan hasil perilaku yang timbul sebagai akibat
interaksi antar individu-individu dan kelompok-kelompok
dalam masyarakat. Dengan demikian, tugas sosiologi adalah
untuk menganalisis dan mengadakan sistematika terhadap
gejala sosial dengan jalan menguraikannya ke dalam
bentuk-bentuk kehidupan mental. Hal itu dapat ditemukan
dalam gejala-gejala seperti harga diri, perjuangan, simpati,
imitasi dan lain sebagainya. Itulah prekondisi suatu
masyarakat yang hanya dapat berkembang penuh dalam
kehidupan kelompok atau dalam masyarakat setempat
(community). Oleh karena itu sosiologi harus memusatkan
perhatian terhadap kelompok-kelompok sosial.

Mazhab Psikologi
20 Gabriel Tarde(1843-1904)
Dia memulia dengan suatu dugaan atau pandangan awal
bahwa gejala sosial mempunyai sifat psikologis yang terdiri
dari interaksi antara jiwa-jiwa individu, dimana jiwa
tersebut terdiri dari kepercayaan-kepercayaan dan
keinginan-keinginan. Bentuk-bentuk utama dari interaksi
mental individu-individu adalah imitasi, oposisi dan
adaptasi atau penemuan baru. Imitasi seringkali berhadapan
dengan oposisi yang menuju pada bentuk adaptasi baru.
Dengan demikian mungkin terjadi perubahan sosial yang
disebabkan oleh penemuan-penemuan baru. Hal ini
menimbulkan imitasi, oposisi penemuan-penemuan baru,
perubahan-perubahan dan seterusnya.
Tarde berusaha untuk menjelaskan gejala-gejala sosial di
dalam kerangka reaksi-reaksi psikis seseorang.

21 Albion Small(1854-1926)
Mengadakan analisis terhadap reaksi-reaksi individu
terhadap individu, maupun kelompok terhadap kelompok
lainnya.
Small merupakan orang yang pertama membuka
departemen sosiologi pada Universitas Chicago, dan
menerbitkan American Journal of Sociology.

22 Horton Cooley(1864-1924)
Individu dan masyarakat saling melengkapi,di mana
individu hanya akan menemukan bentuknya di dalam
masyarakat. Di dalam karyanya Social Organization dia
mengambangkan konsep kelompok utama (primary group),
yang ditandai dengan hubungan antar pribadi yang dekat
sekali. Dalam kelompok-kelompok tadi perasaan manusia
akan dapat berkembang dengan leluasa.

23 L.T. Hobhouse(1864-1929)
Sangat tertarik pada konsep-konsep pembangunan dan
perubahan sosial. Dia menolak penerapan prinsip-prinsip
biologis terhadap studi masyarakat manusia; psikologi dan
etika merupakan kriteria yang diperlukan untuk mengukur
perubahan sosial.

Mazhab Ekonomi
24 Karl Marx (1818-1883)
Marx telah mempergunakan metode-metode sejarah dan
filsafat untuk membangun suatu teori tentang perubahan
yang menunjukkan perkembangan masyarakat menuju
suatu keadaan dimana ada keadilan sosial.
Manurutnya, selama masyarakat masih terbagi atas kelaskelas,
maka pada kelas yang berkuasalah akan terhimpun
segala kekuatan dan kekayaan, Hukum, filsafat, agama, dan
kesenian merupakan refleksi dari status ekonomi kelas
tersebut. Namun demikian, hukum-hukum perubahan
berperanan dalam sejarah, sehingga keadaan tersebut dapat
berubah baik melalui suatu revolusi maupun secara damai.
Akan tetapi selama masih ada kelas yang berkuasa, maka
tetap terjadi eksploitasi terhadap kelas yang lebih lemah.
Oleh karena itu selalu timbul pertikaian antara kelas-kelas
tersebut, pertikaian mana akan berakhir apabila satu-atu
kelas (yaitu kelas proletar) menang, sehingga terjadilah
masyarakat tanpa kelas.

25 Max Weber (1864- Semua bentuk oranisasi sosial harus diteliti menurut
1920) perilaku warganya, yang motivasinya serasi dengan harapan
warga-warga lainnya. Untuk mengetahui dan menggali hal
ini perlu digunakan metoe pengertian (Verstehen). Tingkah
laku individu-individu dalam masyarakat dapat
diklasifikasikan menurut empat tipe ideal aksi sosial, yakni:
i. Aksi yang bertujuan, yakni tingkah laku yang
ditujukan untuk mendapatkan hasil-hasil yang
efisien.
ii. Aksi yang berisikan nilai yang telah ditentukan,
yang diartikan sebagai perbuatan untuk
merealisasikan dan mencapai tujuan
iii. Aksi tradisional yang menyangkut tingkah laku
yang melaksanakan suatu aturan yang bersanksi.
iv. Aksi yang emosional, yaitu yang menyangkut
perasaan seseorang.
Atas dasar hal-hal tersebut diataslah maka timbul
hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat.

Mazhab Hukum
26 Emile Durkheim Ajaran-ajaran Durkheim menggunakan banyak pendekatan
termasuk pendekatan hukum.
Menurutnya hukum adalah kaidah-kaidah yang bersanksi
yang berat ringannya tergantung pada sifat pelanggaran,
anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang
baik-buruknya suatu tindakan.
Di dalam masyarakat terdapat dua macam sanksi kaidahkaidah
hukum yaitu sanksi yang refresif (hukum pidana)
dan sanksi yang restitutif (hukum perdata, hukum dagang,
hukum acara, hukum administrasi dan hukum tata negara
setelah dikurangi dengan unsur-unsur pidananya).

27 Max Weber Weber mempunyai latar belakang pendidikan hukum, dia
mempelajari pengaruh faktor-faktor politik, agama dan
ekonomi terhadap perkembangan hukum.
Menurut Weber ada empat tipe ideal hukum :
1. Hukum irasional dan materiil, yaitu dimana
pembentuk undang-undang dan hakim
mendasarkan keputusan-kepurtusannya sematamata
pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk
pada suatu kaidahpun.
2. Hukum irasional dan formal, yaitu dimana
pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman
pada kaidah-kaidah di luas akal, oleh karena
didasarkan pada wahyu atau ramalan.
3. Hukum rasional dan materiil, di mana keputusankeputusan
para pembentuk undang-undang dan
hakim menunjuk pada suatu kitab suci,
kebijaksanaan-kebijaksaan penguasa dan ideologi.
4. Hukum rasional dan formal yaitu di mana hukum
dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep
abstrak dari ilmu hukum.

EKPD MALUKU BID POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 2012

EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Provinsi Maluku tahun 2012)

ABSTRAKSI
Tulisan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil temuan dan analisa EKPD Provinsi Maluku tahun 2012 dalam bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.Tujuan kegiatan EKPD adalah Untuk melengkapi baseline data 2012 dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nasional 2010 dan 2011 serta 2012 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di Provinsi Maluku, Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah Provinsi Maluku, Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di Provinsi Maluku. Jenis data dalam tulisan ini dianilisa secara desktiptif kualitatif dengan bantuan tabel frekunsi serta grafik untuk menunjukan trend atau perkembangan per itemnya. Hasil pengolahan data menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku bersama instansi vertikal secara tegas belum/tidak menentukan target penyelesaian kasus-kasus kriminal maupun tindak kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional. Di sisi lain masih lambannya proses penyelesaian kasus tindak kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional di Maluku disebabkan juga oleh keterbatasan aparat secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga kinerja yang dicapai tidak maksimal setiap tahunnya. Dengan demikian terdapat beberapa rekomendasi diantaranya perlunya peningkatan kualitas melalui latihan dan keterampilan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana para personil; Perlu sosialisasi kamtibmas/kriminalitas secara preventif sehingga tingkat kriminalitas di Maluku dapat dieliminasi; Perlunya menyusun plan of action dalam pemberantasan kejahatan transnasional.; Perlunya penambahan aparat keamanan pada wilayah-wilayah perbatasan negara

Kata Kunci : Evaluasi Kinerja, Politik, Hukum, Keamanan.

A. Pendahuluan
Pembangunan daerah di Provinsi Maluku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah di Provinsi Maluku adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.
Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing dan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan  sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu : (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antara waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN 2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 serta 2012 di Provinsi Maluku; (2) relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi Provinsi Maluku; dan (3) evaluasi tematik di Provinsi Maluku. Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung dalam proses yang lebih independen. Adapun kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
Evaluasi dilakukan secara sistematis dan komprehensif sehingga dapat mengidentifikasi sampai sejauh mana tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan daerah terhadap target-target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dari Tim EKPD Provinsi Maluku 2012 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada perencanaan pembangunan daerah untuk perbaikan kualitas perencanaan di Provinsi Maluku. Adapun evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap recana dan standar. Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah Provinsi Maluku.

B.  Konsep Kinerja
Kata kinerja menurut kamus umum Bahasa Indonesia (1995), bermakna sesuatu yang di capai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja. Sedangkan dalam konteks organisasi konsep kinerja (performance) didefenisikan oleh Rue dan Bayrs (1981) seperti dikutip Keban (1995) tingkat pencapaian hasil atau merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain kinerja merefleksikan output dari proses kegiatan organisasi itu sendiri. Informasi tentang kinerja organisasi amat penting untuk mengetahui seberapa jauh tujuan telah dicapai dalam kurun waktu tertentu artinya penyesuian antara pencapaian hasil kerja dengan rencana dan target kerja yang ditetapkan. Manfaat selanjutnya adalah untuk menilai dan mengevaluasi proses kerja yang berjalan secara cepat sehingga upaya perbaikan hal-hal yang dianggap dapat menghambat perwujutan tujuan organisasi mampudilakukan sedini mungkin.
Menurut Dwiyanto (1998),  Bahwa kinerja antara organisasi satu dengan yang lainnya akan berbeda, Esensi dari perbedaan tersebut terdapat pada cakupan indikator kinerja yang dipergunakan oleh karena misi dan tujuan yang melatar belakangi pembentukan organisasi yang berbeda-beda.
Namun demikian Levine dkk dalam Dwiyanto (1998), mengemukakan 3 (tiga) konsep yang dipakai sebagai indikator pengukuran kinerja organisasi yaitu :
1.    Responsivitas adalah keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan organisasi dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi maka kinerjanya dianggap semakin baik.
2.    Responsibilitas menjelaskan seberapa jauh pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan sesuai prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi secara implisit maupun eksplisit. Semakin taat organisasi menjalankan kegiatan sesuai prinsip-prinsip administrasi dan kebijakan organisasi maka kinerjanya akan semakin baik.
3.    Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi tunduk pada pejabat politik yang dipilih rakyat dan asumsi bahwa para pejabat tersebut mempresentasikan aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Semakin tunduk kebijakan maupun kegiatan organisasi pada pejabat-pejabat politik maka kinerjanya dinilai semakin baik.

C.  Penilaian Kinerja
     Penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan poses kegiatan manajemen SDM. Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai poses dimana organisasi menilai kineja individu pegawai. Penilaian ini dapat meliputi produktivitas, sikap, disiplin, dan lain sebagainya. Untuk menemukan di level mana seorang pegawai melaksanakan pekerjaannya (Davis, 1996). Bagi organisasi yang cukup maju hasil penilaian kinerjadapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk promosi, demosi, diklat, kompensasi, pemutusan hubungan kerja dan sebagainya.
Dengan digunakannya penilaian kinerja ini sebagai bahan pertimbangan hal-hal tesebut akan memotivasi pegawai untuk selalu meningkatkan kinerjanya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula kinerja organisasi. Melihat betapa pentingnya hasil penilaian kinerja ini baik terhadap organisasi maupun pegawai, maka pelaksanaannya perlu diupayakan seobyektif mungkin, dengan menghindari faktor suka dan tidak suka dari penilai.
Menurut Henry Simamora (1999), maksud ditetapkan tujuan kinerja adalah untuk menyusun sasaran yang berguna tidak hanya evaluasi kinerja pada akhir periode, tetapi juga untuk mengelola proses kerja selama periode tesebut. Terdapat 3 (tiga) alasan yang berkaitan mengapa penentuan sasaran mempengaruhi kinerja :
a.       Mengarahkan karyawan untuk memfokuskan kegiatan-kegiatan kearah tertentu (sasaran) dari pada lainnya.
b.      Karyawan akan dapat mengarahkan kemampuannya secara proporsional terhadap kualitas dalam pencapaian sasaran.
c.       Sasaran yang sukar akan membuahkan suatu kekuatan.
Dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja sebuah organisasi itu sangat penting baik yang proses maupun hasil, baik para karyawan maupun organisasi, khususnya organisasi publik/pemerintah guna mengetahui apakah kinerja yang dilakukan karyawan itu sudah memenuhi harapan atau sebaliknya.
Menurut Robbins (1996:20) hakekat penilaian terhadap individu merupakan hasil kerja yang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Penilaian pekerjaan yang mencukup : kerja sama, kepemimpinan, kualitas pekerjaan, kemampuan teknik, inisiatif, semangat, kehandalan/tanggung jawab, kuantitas pekerjaan.
Miner (dalam Wijaya, 2001) menetapkan komponen variabel pengukuran kinerja kedalam 3 kelompok besar yaitu :
a.       Berkaitan dengan karakteristik kualitas kerja karyawan.
b.      Berkaitan dengan kuantitas kerja karyawan.
c.       Berkaitan dengan kemampuan bekerjasama dengan karyawan lainnya.
Berhasil atau tidaknya organisasi pemerintah dalam mencapai hasil dengan pendekatan akuntabilitas tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari karyawan secara individual maupun secara kelompok dengan asumsi bahwa semakin baik kinerja karyawan maka diharapkan kinerja organisasi akan semakin baik.
D.       Laporan Politik, Hukum, dan Keamanan
Dalam menganalisis tentang evaluasi kinerja pembangunan daerah yang berkaitan dengan prioritas nasional politik, hukum dan keamanan terdapat tiga indikator yang menjadi bagian dari analisis tersebut. Indikator-indikator tersebut mecakup indeks kriminalitas, persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, dan persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional. Kemudian dilanjutkan dengan analisis pencapaian indicator yang dimaksud dan penyampaian rekomendasi

1. Indikator
Untuk melihat indikator outcame indeks kriminalitas, maka kita harus melihat secara detail pada empat indikator output yang terdiri dari lapangan pekerjaan, kemiskinan dan pendapatan masyarakat serta iklim investasi. Pada indikator aoutput terkait dengan Lapangan pekerjaan, sesuai dengan data yang ada pada BPS Provinsi Maluku (Maluku dalam angka 2011) bahwa, persentase penduduk pada usia produktif di Maluku yang tersebar menurut lapangan kerja/usaha Pertanian sebesar 51,48 %, Jasa -jasa sejumlah 17,9 %, Perdagangan sebesar 14,6 % dan Angkutan pergudangan & komunikasi sebesar 6,2 % serta pada jenis pekerjaan Industri sebanyak 5 %.
Capaian  kinerja penduduk miskin ditahun 2010 sebesar 27,74 % pada tahun ini Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan masih cukup tinggi dibandingkan dengan penduduk kota, sedangkan pada tahun  2011 Target kinerja persentase penduduk miskin Provinsi Maluku sebesar 25,84-25,5 %, dalam pencapaiannya mengalami penurunan, yang berada pada angka indeks 23 %. Dan ditahun 2012 Target kinerja kemiskinan di Provinsi Maluku sebesar 25,15 %, dan capaian kinerja dipertengahan tahun 2012 dalam kinerja pengentasan kemiskinan mengalami penururan dan berada pada indeks 21,78 %. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1.
Capaian Kinerja Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Maluku
 Tahun 2010-2012

TAHUN
JUMLAH PENDUDUK MISKIN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
Desa
Kota
Desa & Kota
Desa
Kota
Desa & Kota di Maluku
Data Nasional
2010
36.350
342.280
378.630
10,20
33,94
27,74
13,3
2011
59.600
300.720
360.320
10,24
30,54
23,00
12,49
2012 (Medio)
58.470
291.760
350.230
9,78
28,88
21,78
11,96
 Sumber: Diolah dari data Susenas Maluku 2012



Secara sederhana tren kemiskinan antara target dan capaian dapat dikonfersikan ke dalam grafik dibawah ini,
           
Pada indikator output iklim investasi, sejak tahun 2010 perkembangan industri di Provinsi Maluku semakin mengalami kenaikan, hal ini karena situasi keamanan yang semakin membaik sehingga sampai dengan tahun 2010 – 2012 mengalami peningkatan. Keadaan tersebut terjadi baik pada kelompok Industri Aneka, Industri Mesin Logam dan Kimia, Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan maupun Industri Kecil dan Kerajinan. Jumlah Perusahaan Industri Pangan di Provinsi Maluku pada tahun 2010 yaitu 501 perusahaan Formal dan 1.304 perusahaan non formal, dengan nilai investasi sebesar Rp 46.244.393.000 perusahaan formal dan Rp 17.951.078.000 perusahaan non formal.
Peningkatan jumlah perusahaan dan nilai investasi tersebut mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yang mengalami kenaikan dari 2.555 orang pada tahun 2009 menjadi 2.644 orang pada tahun 2010 sektor formal dan 4990 orang tahun 2009 menjadi 5.123 orang sektor non formal.
Sampai saat ini instansi Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Maluku belum dapat menyajikan Indeks Kriminalitas Di Provinsi Maluku secara umum, hal ini disebabkan masih terbatasnya sumber daya manusia sehingga data-data kriminalitas tersebut masih merupakan data riil/ mentah yang masih digunakan secara internal saja. Begitupun dengan Kejaksaan Tinggi Maluku sampai saat belum dapat menyampaikan secara terbuka kepada publik baik melalui media massa maupun portal/ website tentang indeks kriminalistas yang diterima/ dilaporkan dan yang diselesaikan, secara umum bahwa data-data penerimaan dan penyelesaian perkara langsung di sampaikan sebagai laporan internal Kejaksaan Tinggi Maluku ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, dengan alasan rahasia Negara merupakan dalih dari belum terbentuknya sistem informasi data yang terbuka bagi umum.
Atas dasar itulah, maka untuk membahas indeks kriminalitas secara detail maka dipakai data base tindak kriminalitas yang terjadi di daerah ini, yang diperoleh dari Kepolisian Daerah.

1.1. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional
Jumlah kasus/ tindak kriminal atau kejahatan konvensional yang dilaporkan di Maluku dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2.
Jumlah Tindak Pidana dan jumlah Penyelesaian kasus kejahatan konvensional

BULAN
KEJAHATAN KONVENSIONAL
2010
2011
2012
JTP
PTP
JTP
PTP
JTP
PTP
JANUARI
255
93
267
63
201
47
FEBRUARI
276
122
287
63
184
44
MARET
263
113
273
94
172
33
APRIL
213
108
261
60
162
47
MEI
270
124
194
50
193
38
JUNI
215
100
197
70
125
27
JULI
238
101
234
57
-
-
AGUSTUS
197
69
238
57
-
-
SEPTEMBER
250
113
198
68
-
-
OKTOBER
254
74
283
72
-
-
NOVEMBER
261
106
215
54
-
-
DESEMBER
197
51
225
38
-
-

2889
1173
2872
746
1037
236
                         Sumber : Kriminal Polda Maluku 2012
                         Ket  : JTP  = Jumlah Tindak Pidana
                                 PTP = Penyelesaian Tindak Pidana

Selanjutnya data Tindak Kriminal konvensional pada diatas dapat dilihat pada tren kasus yang dilaporkan dan kasus yang di selesaikan grafiknya seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut :


 




 Berdasarkan data pada tabel 2 dan grafik diatas terlihat bahwa kecenderungan terjadinya Jumlah Tindak Pidana (kriminal) dan Penyelesaian Tindak Pidana di Daerah Maluku.  Pada tahun 2010 secara signifikan jumlah Tindak Pidana/kriminalitas naik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni sebanyak 2889 kasus, dengan penyelesaian tindak pidana sejumlah 1173 kasus. Sedangkan di tahun 2011 mengalami tren penurunan tindak pidana kriminal sehingga tercatat terdapat 2872 kasus, dengan Penyelesaian Tindak Pidana sejumlah 746 kasus, menurunnya tindak kriminal di Maluku pada tahun 2011 ini ditandai dengan menurunnya angka kejahatan Kekerasan Bersama, Pencurian, Sajam/ Senpi Ilegal, KDRT/Anak dan Curanmor. Kemudian sejak awal tahun 2012 dan sampai pertengahan tahun tersebut, tercatat terjadi 1037 kasus yang terjadi, dengan penyelesaian tindak pidana sebanyak 236 kasus. Menurunnya tindak kriminal di Maluku pada tahun 2011-2012 disebabkan oleh antisipasi aparat keamanan terutama kepolisian menjelang diselenggarakannya proses-proses pemilihan kepala daerah, dibeberapa Kabupaten/Kota, serta dalam rangka pelaksanaan ivent nasional (MTQ  ke 24), dan pelaksanaan hari-hari besar keagamaan,  yang didukung dengan peningkatan kesadaran masyarakat Maluku untuk hidup bersama, aman, damai secara keseluruhan.

1.2. Jumlah kasus kejahatan konvensional yang diselesaikan
Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini. Data yang tersaji diperoleh dari Kepolisian Daerah (Kriminal Umum), data Kejaksaan Tinggi (Bagian Pidum) dan Pengadilan Tinggi Maluku (Pidana).
Tabel 3.  Jumlah Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional
Tahun
Persentase Penyelesaian Kasus
Polda
Kejaksaan Tinggi
Pengadilan Tinggi
2010
1179
755
438
2011
746
774
552
2012 (Medio)
236
321
247
Jumlah
2155
2332
1415
Sumber : Polda Maluku, Kejaksaan Maluku,dan Pengadilan Tinggi Maluku 2012

Selanjutnya data pada Tabel 31 diatas dapat ditunjukkan dengan grafik seperti pada Gambar berikut ini.
 Grafik Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensiona.



Berdasarkan Tabel 3 dan grafinya terlihat, bahwa terjadinya persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional yang sangat fluktuatif karena begitu banyaknya kasus kejahatan sehingga tidak dapat diselesaikan dalam tahun yang sama.  Selain itu terbatasnya sumber daya manusia juga merupakan penyebab lambannya penyelesaian kasus tersebut, jika dibandingkan dengan jumlah kasus-kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian daerah (lihat tabel 3). Data penyelesaian kasus kejahatan konvensional pada instansi Pengadilan Tinggi Maluku mengalami penurunan jumlah kasus penyelesaian dari tahun 2010-2012 hal ini juga dikarenakan sebagian kasus korupsi telah diambil alih penanganan penyelesaian oleh Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) sehingga mengurangi jumlah kasus-kasus konvensional yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Maluku.
Umumnya sebagian besar kasus-kasus konvensional yang belum dapat ditangani atau belum diselesaikan pada Kepolisian daerah dan Kejaksaan Tinggi Maluku adalah kasus kejahatan yang terjadi pada wilayah Kabupaten/Kota. Kasus kejahatan terbanyak terdapat di Kabupaten Maluku Tengah, dan pulau Buru.
Lambatnya penyelesaian kasus juga berdampak pada makin maraknya kejahatan baru yang mungkin saja terjadi akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparat keamanan di daerah-daerah. Masih rendahnya rasio jumlah aparat kepolisian dengan banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani juga merupakan faktor lambatnya penyelesaian kasus-kasus tersebut.
Terkait dengan penyelesaian kasus tindak pidana terorisme dari Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Maluku, bahwa sejak tahun 2010-2012 sekarang ini tidak ada satupun kasus teorisme yang terjadi (dilaporkan), sehingga hanya terdapat kasus-kasus konvensional saja yang ditangani oleh ketiga instansi tersebut.
1.3. Persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional
Persentase tindak kejahatan transnasional yang dilaporkan dapat disajikan pada Tabel 32  berikut ini.
Tabel 4.
Jumlah Tindak Kejahatan Transnasional yang dilaporkan


Tindakan Kejahatan
Tahun
2010
2011
2012 (medio)
Illegal Loging
7
2
1
Illegal Oil
5
0
0
Illegal fishing
2
0
0
Narkoba
0
1
0
Terorisme
0
0
0
Jumlah
14
3
1
                        Sumber ; Polda Maluku (Kriminal umum) 2012
            Pada tahun 1995 PBB, mengidentifikasi 18 jenis kejahatan Kejahatan Transnasional yang terdiri dari money laundering, terrorism, theft of art and cultural objects, theft of intellectual property, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, insurance fraud, computer crime, environmental crime, trafficking in persons, trade in human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public or party officials.
Pada tahun 2010 terdapat 7 laporan kasus Ilegal loging yang masuk ke Polda Maluku, dan menurun pada tahun 2011 yakni terdapat 2 kasus serta hanya terjadi 1 pelaporan kasus ilegal loging pada pertengahan tahun 2012. Ilegal Oil pada tahun 2010 terdapat sebanyak 5 kasus yang dmasuk ke Polda Maluku dan nihil pada tahun 2011 dan 2012. Dan untuk tindak kejahatan transnasional illicit drug trafficking/ narkoba  hanya terjadi pada tahun 2011 yakni terdapat 1 kasus. Sejak tahun 2010 sampai 2012 tidak terdapat kasus Teorisme, informasi yang didapat dari Polda Maluku dan Kejaksaan kasus terorisme hanya terjadi pada tahun 2009 dan tahun - tahun sebelumnya dan pelakunya hanya dilakoni oleh WNI dan hanya terjadi di Maluku serta tidak melibatkan negara lain sehingga tidak reprsentatif dikategorikan kedalam kejahatan yang sifatnya transnasional.
Tabel 5.
Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan Transnasional
Tindakan Kejahatan
Tahun
2010
2011
2012 (medio)
Illegal Loging
0.75
1.00
0.76
Illegal Oil
0.40
0.40
0.35
Illegal fishing
0.46
0.83
0.50
Narkoba
0.69
0.72
0.52
Terorisme
0.00
0.00
0.00
Rata-Rata
2,3
3,95
2,13

Selanjutya data pada tabel diatas ditunjukan dalam bentuk grafik pada gambar sebagai berikut :
           

 Dari data tersebut diatas dapat dirinci kedalam persentase penanganan penyelesaian kasus konvensional dan transnasional sebagai berikut;
Indikator
2010
2011
Medio 2012
Sumber
Penyelesaian kasus kejahatan konvensional
40,6
26
22,7
Kepolisian Daerah Maluku
Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional
2,3
3,95
2,13
Kepolisian Daerah Maluku

 Selanjutnya data pada tabel diatas dapat difisualisasikan kedalam bentuk grafik sebagai berikut :
 
 






2. Analisis Pencapaian Indikator
Pemerintah Provinsi Maluku bersama instansi vertikal secara tegas tidak menentukan target penyelesaian kasus-kasus kriminal maupun tindak kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional.  Walaupun demikian Tindak kriminal dan tindak kejahatan yang terjadi di Provinsi Maluku sejak tahun 2010 sampai dengan pertengahan 2012 umumnya masih didominasi oleh terjadinya tindak kekerasan bersama, akibat dari perkelahian antar kampung dan juga konflik antar masa pendukung calon pimpinan daerah pada saat pemilihan kepala daerah maupun pada saat pengumuman hasil Pilkada, begitu juga dengan keberadaan partai-partai non-shet dalam hal pemberian rekomendasi kepada kandidat calkada yang marak dengan politik transaksional.  Selain itu kasus-kasus penganiayaan juga banyak terjadi sepanjang tahun 2010-2012 sebagai akibat dari masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, kasus pencurian, dan Penghinaan. Angka tindak kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2010  yang didominasi oleh penganiayaan dan kekerasan bersama akibat dari masalah ekonomi, batas tanah, kekerasan bersama konflik antar kampong dan juga akibat dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dimana terjadi 745 kasus penganiayaan berat dengan 326 penyelesaian kasusnya, diikuti oleh 379 kasus pencurian dengan 110 penyelesaian kasus, dan 334 kasus kekerasan bersama yang dilakukan oleh massa antar kampung dan massa dan juga antar kelompok pendukung pemilihan kepala daerah dengan 128 penyelesaian kasusnya, serta 200 kasus penipuan dengan 75 penyelesaian tindak pidananya. Pada tahun 2012 kasus-kasus tindak kriminal menurun walaupun belum signifikan, karena kasus kriminal yang terjadi adalah tindakan penganiyaan sejumlah 219 kasus dengan penyelesaian tindak pidana sejumlah 58 kasus, tindakan kekerasan bersama lebih dari 144 kasus diikuti kasus pencuria sebanyak 124 kasus dengan tindak penyelesaian kasus sebesar 30 kasus. Kondisi penyelesaian kasus-kasus kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional tergeser sementara akibat dari bertambah dan  menumpuknya kasus korupsi di daerah ini. Terjadinya kasus korupsi merupakan perhatian utama aparat penegak hukum saat ini terutama pihak Kejaksaan Tinggi, akibat dari makin intensnya tuntutan masyarakat untuk segera menuntaskan kasus korupsi di seluruh kabupaten/kota.
            Seperti yang disebutkan di atas bahwa, lambannya proses penyelesaian kasus tindak kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional di Maluku disebabkan juga oleh keterbatasan aparat secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga kinerja yang dicapai tidak maksimal setiap tahunnya.

3. Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan data dan analisis ketercapaian program di bidang ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Maluku dan Instansi vertikal penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan optimal dan belum menunjukkan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian kasus kasus kriminal dan kejahatan; kelambatan penyelesaian kasus disebabkan oleh ketersediaan sumberdaya manusia aparat di bidang hukum dan kepolisian; target untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal dan kejahatan lainnya belum ditetapkan secara tegas oleh Pemerintah Daerah Maluku bersama instansi penegakan hukum. Dengan demikian dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:
a.    Indeks Kriminalitas,
1.      Mengingat latar belakang geografis Propinsi Maluku yang terdiri dari beragai pulau baik besar maupun kecil dan dikelilingi oleh lautan yang cukup luas sehingga mempersulit perhubungan, hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas terutama dalam bidang pembinaan dan pengawasan pada satuan bawah / Kewilayahan, Sehingga Pertama perlunya sarana prasarana perhubungan antar pulau, Kedua perlunya peningkatan kwulitas melalui latihan dan keterampilan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana para personil.
2.      Perlu dibuat/ diadakan indeks kriminalitas di Provinsi Maluku dan disampaikan kepada semua pihak, sehingga dapat gunakan sebagai bahan analisis bagi yang berkepentingan pelaksanaan pembangunan.
3.      Perlu upaya-upaya sosialisasi kamtibmas/kriminalitas yang sifatnya lebih kepada upaya preventif (pencegahan) dari aparat penegak hukum, sehingga tingkat kriminalitas di Maluku terus dapat dieliminasi.
b.        Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional,
1.      Perlu menetapkan target secara bersama antara instansi terkait untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal dan kejahatan konvensional sehingga kinerjanya dapat diukur dari tahun ke tahun dalam rangka peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan dan berkepastian hukum, partisipasi aktif masyarakat serta kerjasama lintas institusional; 
2.      Perlu penambahan aparat penegakan hukum atau adanya detasering aparat penegak hukum dari pemerintah pusat,  agar berbagai kasus dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak terjadi penumpukan setiap tahunnya.
3.      Perlunya dilaksanakan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Fungsi Reserse Kriminal Umum. (- Pembinaan kemampuan Reserse Kriminal Umum dilaksanakan setiap hari setelah pelaksanaan apel pagi, untuk mengingatkan kembali kepada personil sebelum melaksanakan tugas khususnya dalam penguasaan terhadap perundang-undangan, - Melaksanakan ketrampilan secara taktik dan teknis Penyidikan kepada masing-masing satuan operasional yang ada, - Melaksanakan pelatihan pengolahan TKP khususnya TKP Bom bagi Unit Identifikasi dan para penyidik, - Latihan – latihan kemampuan Reserse Kriminal Umum dalam mengikuti penyelesaian Berkas Perkara, - Melaksanakan latihan pengolahan TKP Bom.)
4.      Perlu adanya menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat. 
5.      Perlu meningkatkan kualitas organisasi kemasyarakatan dan peran partai politik dalam rangka menjaga stabilitas masyarakat pada proses Pilkada, sehingga perlunya membangun komunikasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pengaturan terhadap mekanisme hak dan kewajiban partai-partai non-sheet dalam hal pemberian rekomendasi partai yang pada akhirnya menjadi bibit konflik.
6.      Perlunya pengaturan kembali akan netratlitas peran KPUD dan Panwas/Bawaslu daerah dalam mewujudkan pemilu yang bersih, Jurdil dan aman.
7.      Perlunya Mendorong para stakeholders politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga angka partsispasi politik secara dewasa, damai dari masyarakat dapat meningkat.
c.    Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional,
1.    Perlunya menyusun plan of action dalam pemberantasan kejahatan transnasional.
2.    Perlunya membangun/ membentuk komunikasi (Summit) lintas perbatasan antar negara atau membangun perjanjian bersama /MOU untuk sama-sama memberantas kejahatan transnasional;
3.    Perlunya penambahan aparat keamanan pada wilayah-wilayah perbatasan negara. 


DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2011. Maluku Dalam Angka. Penerbit BPS Provinsi Maluku.
Badan Pusat Statistik, 2012. Susenas. Penerbit BPS Provinsi Maluku.
Dwiyanto Agus, Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Jurusan Ilmu Amninistrasi Fisipol UGM, Yogyakarta, 1998.
Davis, Keith, Human Relatioon at Work, The Dinamics of Organizational Behavior, Third Edition, Mc GrawwHill Inc, Printed in USA, 1967.
Simamora, Henry. 1999 Manajemen Sumber Daya Manusia.  Yogyakarta. STIE-TKPN.  
Widjaja, Amin. 2001, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rineka Cipta, Jakarta.
Kepolisian Daerah Maluku, 2012. Data Kriminalitas Provinsi Maluku.
Kejaksaan Tinggi Maluku, 2012. Data Penyelesaian Kasus Konvensional dan Transnasional.
Pemerintah  Daerah Provinsi Maluku, 2011. LAKIP Pemda Maluku.
Pengadilan Tinggi Maluku, 2012. Data Penyelesaian Kasus Konvensional dan Transnasional.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Otonomi Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencenaan Pembangunan Nasional.

TANKS.......